Layanan Usaha Terintegrasi Mampu Dongkrak Investasi

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijoyono Moegiarso tak menampik soal adanya potensi perlambatan pertumbuhan investasi akibat masa pemilihan umum pada 2018-2019. Tren tersebut terlihat dari banyaknya pendaftar di platform layanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik (online single submission/OSS). Berdasarkan data tim OSS, dari 30 ribu investor yang mendaftar, baru 7.004 yang memproses izin usaha. “Masih wait and see dan coba-coba,” ujarnya kemarin. Dari pemrosesan izin usaha tersebut, hanya 5.587 investor yang mengajukan izin komersial atau operasional.

Meski demikian, Susi mengklaim mendapat pendaftaran 30 ribu investor hanya dalam waktu sebulan sejak sistem OSS dioperasikan. Angka ini bisa diartikan bahwa sebenarnya minat investasi di Tanah Air memang besar. Susi optimistis minat tersebut bakal bisa dijadikan bekal melawan tren perlambatan investasi di musim pemilu dan indeks kemudahan bisnis nasional. Sistem yang bisa mengurusi izin lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan daerah ekonomi khusus ini bisa memfasilitasi pendaftaran perizinan hingga izin operasional secara umum dengan cepat dan transparan. “Setiap hari, lebih dari 300 investor datang tanya-tanya, mereka rela antre tiga-empat jam daripada urus izin tigaempat tahun,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong sudah mewanti-wanti bakal ada tren perlambatan investasi. Selain karena pemilu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah makin jadi beban bagi investor. “Kalau dari kacamata investor, pasti lebih pilih tunggu rupiah membaik dulu,” kata Thomas di Jakarta, Selasa lalu. Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kuartal II hanya sebesar 5,87 persen. Padahal, sepanjang tiga kuartal terakhir, pertumbuhannya sudah di atas 7 persen. Bahkan, pada kuartal I 2018, PMTB mencapai 7,95 persen.

Namun, untuk data khusus investasi swasta, BKPM belum melansir hasilnya hingga saat ini. Kementerian Koordinator Perekonomian mengakui perubahan rezim perizinan ini belum bisa moncer karena kurang sosialisasi. Selain itu, integrasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia milik Badan Pusat Statistik belum 100 persen. Kementerian dan Lembaga tingkat pusat juga perlu memperbarui peraturan tingkat menteri untuk pelimpahan wewenang perizinan.

Begitu pula soal masih adanya 68 pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten yang kekurangan infrastruktur informasi dan sumber daya manusia. “Padahal, kalau pemda mau berusaha cepat, mereka jadi bisa mengurus investasi asing yang tadinya hanya bisa dilakukan di BKPM pusat,” kata Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Lestari Indah. Ketua Pelaksana Harian OSS, Edy Putra Irawady, mengatakan OSS juga tak hanya memudahkan perizinan.

Sistem ini terhubung dengan identitas perpajakan, administrasi hukum umum, tenaga kerja asing, serta jaminan sosial. “Yang lama-lama juga pas nanti memperpanjang perizinan harus memenuhi dulu semua syarat,” kata Edy. “Kalau tidak benar, OSS berwewenang mencabut izinnya.” Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan juga bakal membantu pemerintah untuk mensosialisasi OSS dengan mendirikan posko dan help desk khusus Apindo. “Perizinan terpadu satu pintu ternyata lama juga kan, OSS dijanjikan akan jadi sistem berkelanjutan” kata Shinta. Adapun mengenai isu kampanye investor menunda karena ganti pemerintah selalu berganti kebijakan.